BERITA POLITIK… KOK AKU JENGAH YA…

Antasari Azhar diadukan (dijerat) ke Kepolisian

Pimpinan KPK diadukan (dijerat) ke Kepolisian

Komisi Yudisial melakukan Uji Materi

Presiden membentuk Komisi dipimpin Adnan Buyung Nasution

Memanggil Kapolri, Pimpinan KPK, dan lain-lain

DPR membentuk Pansus DPR mengusut kasus Century

Memanggil Robert Tantular, Sri Mulyani, Budiono, dan lain-lain

Mungkin nanti Sri Mulyani diadukan ke Kepolisian

Mungkin nanti Budiono diadukan ke Kepolisian

Bahkan mungkin juga nanti SBY diadukan ke Kepolisian

Eh.. Mantan Kabareskrim diadukan ke Kepolisian

Eh.. dia minta perlindungan Kepolisian

Jengah aku mendengarnya… melihatnya…

Meski aku tidak menginginkannya…

Media meramaikannya di headline mereka…

Media berpesta pora… tapi kok aku jengah ya…

Seharusnya berita- berita itu jangan di headline…

Gantikan dengan berita gembira buat rakyat banyak

Program pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat…

Program penciptaan lapangan kerja…

Program kesehatan bagi seluruh rakyat…

Program pendidikan yang terjangkau rakyat…

Program perumahan murah buat masyarakat miskin…

Itu saja baru program mengentaskan kemiskinan

Belum program mencerdaskan bangsa

Agar kita menjadi bangsa yang mampu bersaing

Bahkan unggul diantara bangsa-bangsa lain

Kuharap kejengahan ini bisa segera lenyap…

IQ TINGGI, ORANGTUA BANGGA !!!

Anak Cerdas di Sekolah

Kita bangga bahkan sangat bangga ketika mengetahui anak kita memiliki IQ (Intelligence Quotient) yang tinggi atau (sangat) cerdas, katakan 130, 135 bahkan di atas 140. Apakah kebanggaan kita ini beralasan… mungkin benar karena sebagian besar anak-anak lain yang memiliki IQ berkisar antara skor 90 sampai 110 (Taraf IQ Rata-Rata). Mungkin kita patut bersyukur (bukan berbangga) karena anak kita dianugerahi tingkat kecerdasan yang tinggi (kalau psikolognya tidak salah hitung – fatal jadinya). Akan tetapi lalu kita bertanya, apakah dengan IQ yang tinggi tersebut akan menjamin masa depannya lebih baik atau setidaknya memiliki prestasi sekolah yang menonjol dibanding anak lain yang memiliki taraf IQ rata-rata sebagaimana kebanyakan anak lain? Kita mulai ragu karena cukup banyak orangtua yang menemui kenyataan bahwa anak mereka yang memiliki IQ tinggi ternyata prestasinya biasa-biasa saja bahkan sebaliknya malah prestasinya ‘parah’. Jadi bagaimana sebenarnya hubungan antara IQ dengan prestasi belajar di sekolah anak?

Menurut para ahli psikologi, prestasi belajar siswa di sekolah tidak secara dominan dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan yang dimiliki siswa, akan tetapi juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor kemauan/motivasi atau komitmen belajar siswa, lingkungan sosial di sekolah maupun di rumah, dan lingkungan atau kondisi fisik yang berkaitan dengan prestasi belajar anak.

Anak kita bisa saja (sangat) cerdas, tetapi ia akan sulit berprestasi belajar bagus kalau dia tidak/kurang memiliki kemauan/motivasi atau komitmen belajar. Anak kita boleh saja (sangat) cerdas, tetapi ia akan sulit menunjukkan prestasi belajar yang baik di sekolah apabila tidak ditunjang oleh lingkungan sosial yang baik, seperti guru-guru yang kompeten, teman-teman yang berorientasi pada pelajaran (bukan main-main) dan begitu pula dengan bagaimana orientasi belajar dari orangtua, saudara-saudaranya, bahkan teman-teman di lingkungan tetangga tempat tinggalnya.

Demikian pula halnya dengan prestasi belajar yang akan sulit diperoleh oleh anak-anak (sangat) cerdas yang meskipun memiliki komitmen belajar baik, lingkungan sosial yang mendukung baik di sekolah maupun di rumah, namun tidak didukung oleh lingkungan fisik yang memadai. Jarang sekali kita temui anak-anak memiliki prestasi belajar baik muncul dari kondisi bangunan sekolah yang rusak dan lokal kelas yang terbatas sehingga menyebabkan waktu belajar mereka terganggu; sarana dan fasilitas belajar-mengajar (buku, alat tulis, alat peraga, dan lainnya) yang terbatas sehingga kecepatan belajar sangat lambat; anak yang harus berjalan kaki sekian jauh dan lama karena jarak rumah mereka jauh dari sekolah.

Dengan demikian, IQ yang tinggi baru akan menjamin prestasi belajar anak kita di sekolah atau menjamin masa depan yang baik apabila juga didukung oleh kemauan/motivasi atau komitmen belajar yang baik serta lingkungan sosial dan lingkungan fisik yang baik di sekolah maupun di rumah.

Semakin tinggi taraf IQ seorang anak maka akan semakin cepat dan mudah untuk mencapai prestasi belajarnya di sekolah. Sebaliknya, semakin rendah taraf IQ seorang anak maka akan semakin sulit dan lama untuk mempelajari dan memahami sesuatu hal termasuk dalam pelajaran sekolahnya.

Namun bagi orangtua yang kebetulan memiliki anak dengan IQ tidak tinggi (tidak cerdas) janganlah berkecil hati, karena para pakar ilmu psikologi mengatakan bahwa IQ (kecerdasan logical-mathematical) hanyalah salah satu dari sekian banyak jenis kecerdasan (Multiple Intelligence). Memang anak kita memiliki IQ yang tidak tinggi, tetapi mungkin ia memiliki jenis kecerdasan lain yang tinggi, misalnya: kecerdasan emosi/intra-intra personal (emotional intelligence), kecerdasan bodily-kinesthetic (bidang olahraga), kecerdasan linguistic (bahasa), kecerdasan musical (musik), kecerdasan spatial (melukis), kecerdasan naturalist, bahkan kecerdasan universal (universal intelligence). Buktinya, ada Rudy Hartono (olahragawan), Rudy Rudy Hadisuwarno (Penata Rambut), Rudy Chaerudin (Jago Masak), Rudy Wowor (Bintang Film/Sinetron), yang kesemuanya pasti belum tentu memiliki IQ yang tinggi.

Selain itu, dari hasil penelitian terhadap para pengusaha sukses di Amerika Serikat ternyata tidak semua dari mereka memiliki IQ yang tinggi. Namun ada aspek-aspek yang selalu tinggi/menonjol dari mereka yaitu kematangan emosi, kemampuan interpersonal, kemampuan empati, dan lainnya yang berkaitan dengan kecerdasan emosi (emotional intelligence).

Oleh karena itu bapak dan ibu, janganlah berbangga berlebihan apabila anak kita memiliki anak ber-IQ tinggi dan sebaliknya janganlah bersedih atau berkecil hati memiliki anak ber-IQ tidak tinggi. Semuanya lebih bergantung pada bagaimana kita menemukan bakat/potensinya dan bagaimana kita menyiapkan lahan yang subur agar dapat teraktualisasi menjadi prestasi yang membanggakan orangtua – yaitu perasaan bangga yang pantas diterima orangtuanya bukan perasaan bangga yang semu sebagaimana yang dialami orangtua kebanyakan selama ini…

MENCERDASKAN BANGSA !!!

Kenapa bangsa kita perlu cerdas?

Beberapa realita yang membuat kita gemas karena ketidakcerdasan (baca: kebodohan) kita adalah ketika:

  • Berbagai suku bangsa dan kerajaan-kerajaan di negeri kita dahulu diadu domba (politik devide et impera) oleh penjajah Belanda (VOC/Kompeni);
  • Beratus-ratus tahun hasil bumi kita (rempah-rempah) dibawa secara bergelombang oleh beratus-ratus (mungkin ribuan) kapal bangsa-bangsa Eropa ke negeri mereka, sementara hanya segelintir bangsa kita yang menikmatinya dengan sebagian besar tetap sengsara (dan maaf bodoh) ;
  • Bertahun-tahun IMF mendikte pemerintah kita agar tetap tidak mampu mandiri dan menjadi tuan di negerinya sendiri;
  • Perut bumi Irian/Papua dirobek lalu isinya yang berharga dibawa pergi keluar Indonesia (Amerika Serikat) dengan keuntungan yang melimpah untuk tujuh keturunan mereka, dengan hanya menyisakan sedikit dan memberikan ‘tips’ (uang kecil/receh) kepada pemerintah kita;
  • Pengiriman berjuta-juta TKI selama bertahun-tahun sebagai PRT (maaf tidak cerdas dan status tidak terhormat) di negara lain yang kemudian berakibat pada pelecehan terhadap bangsa kita secara keseluruhan.
  • Banyak orang-orang ‘cerdas’ kita (BATAN, BPPT, IPTN/DI, Garuda, sampai dengan sekarang yang terjadi terhadap Juara-Juara Olimpiade IPA) dibajak negara lain dan meraih sukses di sana memberikan devisa lebih bagi negara tersebut.
  • Kegagalan pemerintah kita bernegosiasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk memperoleh fasilitas terbaik bagi jemaah haji kita di Mekkah, Madinah dan sekitarnya. Padahal kita negara penyumbang jemaah haji terbesar (baca: devisa terbesar) bagi pemerintah Arab Saudi, namun kenyataannya fasilitas jemaah haji negara lain justru yang jauh lebih baik. Hal ini diperparah oleh pengelolaan haji kita yang cenderung masih ‘bobrok’ karena ulah oknum-oknum tertentu yang harus dibasmi
  • ‘Batik’, lagu ‘Rasa Sayange’, tari ‘Pendet’ yang jelas-jelas merupakan warisan budaya (heritage) Indonesia telah diakui oleh Malaysia sebagai milik mereka. Tapi syukurlah hal ini kemudian telah membangunkan bangsa kita dari keterlenaan dan tidur panjangnya untuk segera bersatu bahu-membahu menghadapi ‘musuh bersama’ (Malaysia, mungkin juga yang lainnya).

Apabila hal ini terus berlanjut, maka bangsa kita akan semakin terpuruk dan terus dilecehkan bangsa-bangsa lain !!!

Siapa yang bertanggung jawab?

Tidak konstruktif untuk dibicarakan.

Siapa yang berperan mencerdaskan bangsa kita?

  1. Pemerintah yang bersih
  2. Pemimpin yang bersih
  3. Aparat Pemerintah yang bersih
  4. Tenaga Ahli (orang cerdas) yang bersih
  5. Tokoh Agama yang bersih
  6. Orangtua yang bersih

Apa strategi yang digunakan?

  1. Berorientasi jangka panjang dan fokus pada generasi muda an
  2. Jadilah ‘role model’ yang teladan

Sungguh masih berat tugas kita menjaga warisan nenek moyang kita berupa negara kepulauan dengan berbagai suku bangsa (multi etnis) dan multi agama ini !!!

PERILAKU KONTRAPRODUKTIF

Perilaku Kontraproduktif

Pengertian Perilaku Kontraproduktif

Menurut Levy & Ritti (2003), perilaku kontraproduktif merupakan perilaku karyawan yang berupa perilaku mencuri/maling (theft), perilaku sabotase (sabotage), pemerasan (blackmail), penyuapan (bribery) dan perilaku menyerang orang lain (aggression).

Dalam pengertian yang kita pahami sehari-hari, perilaku mencuri/ maling/manipulasi uang dan penyuapan disebut juga dengan istilah korupsi yang memiliki pengertian yang paling sempit yakni menguasai uang yang bukan haknya sehingga merugikan institusi tempat pelakunya bekerja. Dari berbagai kasus, diketahui bahwa pelaku-pelakunya datang dari berbagai kalangan, mulai dari tingkat direktur utama, manajer, pimpinan proyek, pengawas hingga level pelaksana teknis atau pekerja di lapangan (Meliala, 1998).

Ada kaitan antara modus (cara melakukan) manipulasi, nilai uang yang dimanipulasi dan status sosial pelakunya, yaitu semakin tingginya status sosial sang pelaku manipulasi diduga akan berkaitan dengan semakin besarnya nilai uang yang dapat diselewengkan. Demikian pula halnya dengan modusnya yang cenderung semakin canggih dan kompleks.

Menurut Alatas (1975, dalam Meliala, 1998), perilaku korupsi (mencuri, penyuapan, dan sejenisnya) dikatakan telah berkembang menjadi fenomena yang bercirikan sebagai berikut :

  • Senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
  • Pada umumnya berlangsung dengan penuh kerahasiaan, kecuali dimana ia telah begitu merajalela dan berurat-berakar sehingga individu-individu yang melakukannya tidak mengganggap perlu menyembunyikan perbuatan mereka.
  • Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal-balik.
  • Pelakunya biasanya menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hokum.
  • Mereka yang terlibat adalah kalangan yang walaupun setuju dengan keputusan-keputusan yang tegas namun berharap masih bisa dipengaruhi sesuai kepentingan mereka.
  • Mengandung penipuan, biasanya terhadap lembaga publik atau masyarakat umum.
  • Pada dasarnya adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
  • Setiap bentuknya melibatkan fungsi berganda yang kontradiktif dari pihak yang melakukannya.
  • Melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tataran masyarakat dan menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan khusus pihak tertentu.

Berdasarkan uraian di atas maka disimpulkan pengertian dan batasan dari perilaku kontraproduktif adalah penyalahgunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh karyawan operasional melalui penerimaan uang pembayaran tiket parkir dari pelanggan dengan cara-cara yang melanggar prosedur/ketentuan perusahaan (tidak sah), antara lain dengan cara-cara :

  • Mengangkat “boom-gate” dengan tangan bukan mesin (biasanya dilakukan oleh 2 orang karena berat).
  • Menerima pembayaran dari kendaraan parkir
  • Menggunakan tiket langganan pada kendaraan yang “menginap” (over-night)
  • Mengeluarkan kendaraan dengan tiket gratis (pada kasus ada input mobil kepuar tetapi tidak ada fisik mobil di lokasi parkir).
  • Memalsu tiket parkir kendaraan (stempel palsu).
  • Pembongkaran (hacking) program komputer pada mesin tiket parkir.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Munculnya Perilaku Korupsi/Manipulasi Uang sebagai Perilaku Kontraproduktif

Perilaku korupsi/manipulasi uang sesungguhnya dapat dikaji dari sudut pandang lingkungan atau tempat terjadinya perilaku tersebut. Beberapa instansi pemerintah misalnya dikenal memiliki “reputasi” tertentu dalam hal korupsi yang dilakukan oleh karyawannya.

Namun demikian, bukannya tidak ada lingkungan kerja tertentu di perusahaan swasta yang tidak mendukung munculnya korupsi. Mungkin yang berbeda dengan fenomena di birokrasi pemerintahan adalah jenis penyebabnya. Di kalangan swasta, korupsi umumnya baru dapat terjadi bila terdapat pengawasan yang lemah, persaingan yang ketat, adanya kesempatan, kelihaian melakukan manipulasi dan sebagainya (Tempo, 19 Februari 1983. dalam Meliala, 1998).

Secara psikologis, fenomena “menyimpang” seperti terdapat di lingkungan kerja pemerintahan maupun swasta tersebut juga dapat dibahas dalam konteks perilaku kelompok (group behaviour). Pada situasi terdapatnya kesempatan (opportunity) akibat lemahnya kendali kelompok (group control), akibat ketidakpaduan antara kata dan perbuatan (inconsistency) antar anggota, demikian pula akibat persaingan ketat dalam mengejar tujuan materi (material-led competition), diduga kuat gampang memunculkan perilaku yang tidak mengindahkan norma dan nilai setempat.

Sebaliknya, kuatnya kendali kelompok, mengingat adanya kohesivitas kelompok yang tinggi, juga dapat menjadi predisposisi bagi timbulnya korupsi. Hal itu terjadi bila ada anggota kelompok yang pada dasarnya tidak ingin melakukan hal itu, lalu terpaksa melakukan penyesuaian diri (conformity) guna terhindar dari tekanan kelompok atau group pressures (Aronson, 1984, 22-25, dalam Meliala, 1998).

Pada akhirnya dapat dikatakan, terlepas dari lingkungan kerja birokrasi atau swasta, pastilah terdapat karakteristik lingkungan tertentu yang mengembangkan berbagai predisposisi bagi lahirnya korupsi (Tempo, 19 Februari 1983 dalam Meliala, 1998). Bila dilihat secara umum, maka karakteristik tersebut adalah (Singgih, 1993, dalam Meliala, 1988) :

  • Kelemahan dalam pengawasan
  • Masih terdapatnya atasan yang tidak mampu melaksanakan fungsinyasebagai pengawas atas aktivitas bawahannya.
  • Kekurangberanian  atasan mengambil tindakan tegas terhadap bawahan yang korupsi.
  • Gaji/penghasilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dasar menurut indicator kesejahteraan karyawan.
  • Tidak diterapkannya secara konsisten sistem alih tugas jabatan (mutasi, promosi, degradasi).
  • Penggunaan berbagai sarana komunikasi dan informasi canggih yang mempermudah dilakukannya korupsi.

Selanjutnya, ada kalangan yang menduga, motif terkuat dalam melakukan korupsi adalah motif memperkaya diri sendiri. Tetapi, ada pula yang berpikir bahwa sepanjang dilakukan secara terbatas, maka motif korupsi tentunya hanya terbatas pada upaya mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari saja. Pandangan “relativisme” tersebut tentu saja akan mempengaruhi bentuk dan jumlah perilaku yang dianggap korupsi atau bukan korupsi. Sebagai suatu perbuatan yang memiliki norma menyimpang (deviant norm), pandangan relative ini potensial menimbulkan kekaburan ataupun kerancuan, yang mana dari sudut pelakunya dapat dipakai sebagai pembenaran atau justifikasi guna melakukan korupsi.

Sebagai suatu gejala sosial, seperti sudah diuraikan, perilaku korupsi memang amat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti kesempatan/ peluang, “budaya”, status sosial, motif dan gaya hidup, yang pada intinya mengacu pada upaya pemuasan nafsu konsumerisme individu (Sukardi, 1990, dalam Meliala, 1998).

Dalam kaitan ini, Alatas (1975, h. 46, dalam Meliala, 1998) memiliki daftar penyebab korupsi/manipulasi uang sebagai perilaku kontraproduktif yang meliputi unsur pribadi dan lingkungan :

  • Kelemahan pendidikan, pengajaran agama dan etika.
  • Feodalisme, sebagai unsure yang tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
  • Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi perilaku yang menjinakkan korupsi.
  • Kemiskinan pelakunya.
  • Tidak adanya hukuman yang keras.
  • Langkanya lingkungan yang subur bagi perilaku anti korupsi.
  • Struktur pemerintahan.
  • Terjadinya perubahan radikal dalam struktur masyarakat yang memungkinkan munculnya korupsi sebagai penyakit transisional.

Untuk konteks Indonesia, hidupnya budaya patrimonial yang menempatkan atasan sebagai “bapak” dan bawahan sebagai “anak”, mau tak mau, harus juga diakui kehadirannya. Dalam paham ini, sebagaimana layaknya seorang bapak, atasan harus mengayomi anak-anaknya dari marabahaya. Dari hubungan tersebut, muncullah “kekuasaan” yang konkrit (Anderson, 1984, h. 51, dalam Meliala, 1998). Untuk itu, sebagai balas jasa, anak-anak harus memberi “upeti” kepada bapak. Hal ini juga dimungkinkan berkat adanya pemahaman bahwa harta pribadi pada dasarnya adalah juga harta komunal. Pada konteks dewasa ini, pemberian upeti tersebut telah dianggap termasuk kategori korupsi/ manipulasi.

Budaya patrimonial juga kerap sulit melihat perbedaan antara milik pribadi dan milik bersama maupun perbedaan antara “milikmu” dan “milikku”. Terhadap pemegang kekuasaan, adalah “abash” atau legal bila mempergunakan segala sumber atau akses yang dikuasainya dalam rangka pemusatan atau penonjolan “kekuasaannya” (Anderson, 1984, h. 53, dalam Meliala, 1998). Hal mana mengakibatkan, antara lain, tingginya kecenderungan dalam penggunaan fasilitas Negara oleh pejabat yang disertai dengan lemahnya control.

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi/manipulasi uang adalah:

a.   Faktor Individu:

  • Kemiskinan pelakunya.
  • Kelihaian pelakunya.
  • Penggunaan teknologi canggih yang mempermudah korupsi.

b.   Faktor Kelompok:

  • Lemahnya pengawasan dari atasan.
  • Atasan tidak mampu melaksanakan fungsinya.
  • Atasan kurang berani bertindak tegas pada bawahan korupsi.
  • Ketiadaan/kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci.
  • Kohesivitas kelompok yang tinggi.
  • Persaingan yang ketat.

c.   Faktor Pekerjaan dan Organisasi:

  • Gaji/penghasilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dasar.
  • Sistem alih tugas jabatan tidak diterapkan secara konsisten.
  • Tidak adanya hukuman/sanksi yang keras.
  • Adanya kesempatan.

d.   Faktor Luar Organisasi (Lingkungan):

  • Lemah/kurangnya pendidikan, pengajaran agama dan etika.
  • Feodalisme, unsur tidak menggugah kesetiaan & kepatuhan.
  • Langkanya lingkungan yang subur bagi perilaku anti korupsi.
  • Terjadinya perubahan radikal dalam struktur masyarakat.
  • Budaya patrimonial.

Faktor-Faktor yang Dapat Mencegah Munculnya Perilaku   Mencuri/Manipulasi Uang sebagai Perilaku Kontraproduktif

Betapa pun tidak pernah dilakukan penelitian yang mendalam, namun diyakini bahwa ternyata tidak semua orang yang memiliki predisposisi melakukan korupsi ternyata benar-benar melakukan korupsi. Sebaliknya, juga terdapat cukup banyak masyarakat yang tidak memiliki predisposisi seperti disebut oleh Alatas di bagian terdahulu, namun memiliki angka korupsi sama atau bahkan lebih tinggi dibanding masyarakat Indonesia pada umumnya. Singkatnya, terdapat faktor-faktor tertentu, atau kombinasinya, yang membuat individu melakukan atau tidak melakukan korupsi.

Faktor-faktor individual seperti tingkat tertentu dari pertimbangan moral seseorang, mungkin dapat dikatakan sebagai yang menghambat seseorang melakukan perilaku menyimpang (Kohlberg, 1976, h. 31-53, dalam Meliala). Dalam hal ini, bagi sekalangan orang dengan struktur moral tertentu, korupsi rupanya masih dikategorikan perilaku menyimpang yang harus dijauhi (v.d. Heuvel, 1980). Demikian pula dengan tingginya penghayatan keagamaan dan motif kejujuran (Alatas, 1975, h. 70-75, dalam Meliala, 1998).

Mereka yang tidak memberikan penilaian tinggi pada materi dan tinggi penghayatannya pada agama (Rokeach, 1973 & 1969), juga diketahui memiliki predisposisi rendah untuk berperilaku menyimpang. Dikatakan oleh Tyler (1990, h. 80-83, dalam Meliala, 1998), kualitas-kualitas pribadi tersebut biasanya berkorelasi dengan perilaku yang menjauhi perbuatan yang dianggap negatif tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mencegah/menghambat terjadinya korupsi/ manipulasi uang sebagai perilaku kontraproduktif adalah: (a) tingkat pertimbangan moral tertentu (Kohlberg, 1976); (2) tingkat struktur moral tertentu (v.d. Heuvel, 1980); (3) tingginya penghayatan keagamaan (Alatas, 1975 & Rokeach, 1973 & 1969); (4) tingginya motif kejujuran (Alatas, 1975); dan (5) tidak memberikan penilaian tinggi pada materi (Rokeach, 1973 & 1969).

Bahan Bacaan :

  1. Levy, Steve & Ritti, R. Richard. 2003. Instructor Manual for The Ropes to Skip and Ropes to Know. Sixth Edition. New York: John Wiley and Sons, Inc.
  2. Meliala, Adrianus. 1998. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Terhadap Korupsi. Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

SELEKSI CPNS

Seleksi CPNS

Ribuan Peserta Seleksi CPNS

APA MOTIVASI IKUT SELEKSI CPNS :

  1. Indeks Prestasi Akademis (IPK) memenuhi syarat (biasanya minimal 3.00)
  2. Disuruh orangtua atau calon mertua
  3. Meneruskan tradisi orangtua sebagai PNS
  4. Memiliki kebanggaan tersendiri di masyarakat (bukan perkotaan)
  5. Ada jaminan masa tua (uang pensiun)
  6. SK PNS bisa sebagai jaminan (agunan) peminjaman uang
  7. SK PNS bisa sebagai jaminan melamar kekasih dan ‘mas kawin’
  8. Tidak mampu bersaing dalam seleksi di perusahaan swasta
  9. Tidak berani atau tidak mau atau malas berwirausaha
  10. Terbiasa hidup enak
  11. Tidak memiliki ketrampilan berwirausaha
  12. Tidak memiliki modal uang untuk berwirausaha

KENAPA TIDAK IKUT SELEKSI CPNS :

  1. Indeks Prestasi Akademis kurang/rendah
  2. Tidak memenuhi persyaratan administratif
  3. Gajinya kecil sih…
  4. Kenaikan jenjang karir lama
  5. Pekerjaan PNS kurang menantang
  6. Merasa memiliki ketrampilan untuk mandiri
  7. Memiliki modal uang untuk berwirausaha
  8. Menginginkan kebebasan, tidak ingin terikat jam kerja
  9. Tidak mau diarahkan atau diatur orang lain

TANTANGAN/HARAPAN :

  1. Pemerintah mengharapkan agar minat penduduk Indonesia untuk menjadi PNS dapat terus dikurangi.
  2. Pemerintah mencanangkan untuk mencetak wirausahawan sebanyak sekitar 2% dari seluruh penduduk Indonesia.

KONDISI SAAT INI :

  1. Kita masih menyaksikan di berbagai departemen dan instansi/lembaga negara, penduduk Indonesia berduyun-duyun melamar sebagai PNS, padahal jumlah yang diterima sangat kecil (rasio yang melamar dan yang diterima sangat besar).
  2. Elit politik masih disibukkan oleh penanganan kasus korupsi yang belum terbayangkan kapan akan berakhir
  3. Maaf belum terdengar dan terlihat adanya pembukaan lapangan kerja baru secara besar-besaran yang signifikan (padat karya) baik dari proyek pemerintah maupun swasta sebagai perwujudan yang serius dari harapan dan tantangan yang dicanangkan pemerintah.

(Keprihatinan subyektif terhadap kondisi ketenagakerjaan kita)

Published in: on November 16, 2009 at 11:24 am  Leave a Comment  
Tags: , , , , , , ,

MOTIVASI DAN ETOS KERJA

motivation_sepeda

Motivasi yang Kuat

RANCANGAN PROGRAM PELATIHAN MOTIVASI DAN ETOS KERJA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PERILAKU KONTRAPRODUKTIF

Dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi perkembangan yang menggembirakan dari bisnis perparkiran yang dikelola secara modern di Indonesia. PT. X yang saat ini memiliki lebih kurang 7800 karyawan tampil sebagai pioneer sekaligus menjadi market leader. Untuk mempertahankan posisi market leader dari ancaman para kompetitor yang semakin progresif, dituntut upaya keras dari PT. X untuk membenahi pengelolaan bisnisnya yang masih lemah khususnya dalam hal kualitas sumber daya manusia.

PT. X saat ini memiliki keluhan bahwa hampir pada semua unit operasional perparkiran yang dikelolanya terjadi penyalahgunaan/ manipulasi uang penerimaan parkir yang merugikan perusahaan baik secara finansial, etika/moral karyawan maupun citra perusahaan di masyarakat. Dalam upaya mengatasi dampak kerugian yang dialami maka manajemen PT. X merasa perlu untuk segera merancang program intervensi yang mampu mencegah terjadinya perilaku tersebut sekaligus meningkatkan motivasi serta perilaku kerja yang produktif.

Berdasarkan teori yang dikaji, perilaku karyawan dalam bentuk penyalahgunaan/manipulasi uang yang merugikan perusahaan disebut dengan perilaku kontraproduktif (contraproductive behaviour). Timbulnya perilaku ini dapat berpangkal pada kurangnya kepuasan kerja yang dapat disebabkan oleh: faktor pekerjaan, faktor individu/pribadi, faktor sosial dan faktor kesempatan berkembang. Setelah mengkaji data sekunder maupun data primer melalui kuesioner dan wawancara, disimpulkan bahwa masalah utama dari permasalahan di atas adalah: (a) faktor pekerjaan: job description kurang lengkap-terinci, prosedur kerja (SOP) kurang detil-ketat, sifat pekerjaan berhubungan langsung dengan uang, dan kurangnya keamanan kerja (status kontrak); (b) faktor individu; status sosial-ekonomi kurang, kebiasaan/budaya hidup kurang baik, etos kerja kurang dan penghayatan agama kurang; (c) faktor sosial: lemahnya kualitas penyeliaan atasan (pengawasan kurang ketat), sikap/perilaku negatif rekan kerja, dan lingkungan bergaya hidup konsumtif; dan (d) faktor kesempatan berkembang: kurangnya kesempatan mengembangkan diri, dan kurangnya pemberian pengakuan/penghargaan dari perusahaan atas perilaku/prestasi yang ditampilkan/dicapai karyawan.

Secara teoritik ada beberapa alternatif solusi sebagai intervensi terhadap masalah di atas, yaitu : Intervensi Strategis, berupa pembentukan budaya kerja yang bertujuan memberikan pedoman kepada karyawan dalam bersikap dan berperilaku kerja; Intervensi Teknostruktural, berupa penyempurnaan job description dan SOP unit operasional yang bertujuan memberikan panduan operasional pelayanan parkir secara akurat dan ketat sehingga mempersempit kesempatan manipulasi uang parkir; Intervensi Manajemen SDM, berupa penyusunan sistem penghargaan & hukuman yang bertujuan memberikan pengakuan/penghargaan kepada karyawan yang menampilkan perilaku/prestasi positif dan sebaliknya memberikan sanksi/hukuman kepada karyawan berperilaku/berprestasi tidak diharapkan. Intervensi Proses Manusia, berupa pelatihan peningkatan motivasi dan etos kerja karyawan operasional yang bertujuan agar mereka dapat mengenal potensi dirinya, hambatan-hambatan, teknik memotivasi, dan etos kerja positif/negatif serta konsekuensinya.

Berdasarkan analisis terhadap keuntungan dan kerugian masing-masing alternatif solusi di atas, maka dipilih pelatihan peningkatan motivasi dan etos kerja sebagai alternatif terbaik untuk direkomendasikan kepada pihak Manajemen PT. X mengingat alternatif ini secara umum lebih baik dalam hal efektivitas, durasi, sumber daya dan biaya, dibandingkan ketiga alternatif solusi lainnya.

Pelatihan peningkatan motivasi dan etos kerja yang direkomendasikan berisi: sasaran, silabus, metode, tempat, durasi, peserta, pelatih, evaluasi dan biaya pelatihan. Pelatihan dilaksanakan secara bertingkat diawali dengan memberikan Pelatihan Untuk Pelatih dan Pelatihan Motivasi dan Etos Kerja kepada para atasan di unit operasional parkir (Assistant Manager hingga Regional Manager) dalam rangka menyiapkan mereka menjadi pelatih untuk pelatihan kepada level pengawas dan level pelaksana. Pada akhir pelatihan, dilakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi oleh atasan terhadap perubahan perilaku peserta di tempat kerja. Dengan mengikuti pelatihan ini diharapkan karyawan akan memiliki motivasi tinggi dan etos kerja positif yang dapat menumbuhkan kepuasan kerja tinggi sehingga dapat mencegah timbulnya perilaku kontraproduktif khususnya dalam penyalahgunaan uang pembayaran parkir.

(Abstrak Tugas Akhir S2 Pascasarjana UI Tahun 2006)

Published in: on November 8, 2009 at 6:34 am  Comments (1)  
Tags: , , , , ,